Bantuan Sosial (Bansos) kini menjadi sorotan karena datanya yang tidak valid. Di sejumlah daerah, masyarakat kalangan elit juga mendapatkan bansos. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengembalikan bansos untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang lebih berhak mendapatkan. Kejadian lainnya, data penerima bantuan ‎kembali menjadi kendala utama.

Seorang ketua RT di Pancoranmas, Depok menjadi sasaran warga karena dicurigai menyelewengkan dana bansos. Ketua RT itu menjelaskan, pihaknya terpaksa memotong uang Rp 25 ribu dari Rp 250 ribu untuk dibelanjakan sembako agar warga yang membutuhkan tetap menerima bantuan meski secara administrasi tidak dihitung oleh Pemkot Depok. Menyikapi berbagai kejadian penyaluran Bansos di lapangan, Polri ikut andil melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Bahkan menurut Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono, Polri tidak segan melakukan penyelidikan jika ada penyimpangan. "Kegiatan Bansos kan menggunakan anggaran APBN. Kabareskrim sudah perintahkan seluruh jajaran reserse untuk kawal dan mengecek semuanya dengan ketat. Harapannya tentu agar‎ program berjalan baik dan lancar," tutur Argo saat dihubungi Sabtu (25/4/2020). Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini menyatakan para penyidik reserse bakal melakukan penegakkan hukum jika memang ditemukan ada penyimpangan.

Dia mengingatkan kejahatan yang dilakukan disaat bencana, sang pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat dari pidana pokoknya. "Sesuai Pasal 363 KUHP bahwa jika terjadi kejahatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana maka pelaku kejahatan dapat dijerat pemberatan pemidanaan dari pidana pokok," tambahnya. Sebelumnya Kabareskrim Komjen Listyo Sigit sudah memerintahkan seluruh jajaran reserse untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona.

Dia meminta jangan ada pemotongan terhadap bantuan tunai apalagi pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan data. Apabila anggota menemukan kesulitan masalah asistensi di daerah, Listyo memperbolehkan dilakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. "Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list. Berikan asistensi terhadap bantuan tunai sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah," tambah Listyo.